Tahun Susah Uang

Baru saja saya berbincang dengan salah seorang siswa dan menanyakan tentang alasan belum melakukan pendaftaran ulang.

Sebagai informasi, sekolah kami setiap semester mengharuskan peserta didik melakukan daftar ulang dengan cara melunasi SPP selama dua bulan. Hal ini sudah berjalan lama dan tidak pernah menjadi masalah.

Namun awal tahun 2023, semuanya berubah, tak sedikit anak wali melaporkan bahwa orangtua mereka belum menerima gaji, sehingga tak sedikit diantara mereka meminjam uang, bahkan menjual barang untuk digunakan siswa sebagai ongkos dan jajan sekolah.

Lebih lagi, uang pendaftaran ulang belum dibayarkan, walau demikian pihak sekolah tidak pernah push siswa untuk segera melunasinya, walau hal demikian adalah kewajiban mereka, namun menurut siswa tersebut “mama bilang tahun ini susah uang”.

Maksudnya adalah tahun ini sulit mendapatkan uang, karena gaji yang belum dibayarkan dan kemungkinan, orangtua mereka tidak akan lagi mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), kalau pun dapat, kemungkinan jumlahnya kecil, atau dengan kata lain jumlahnya tidak akan sama lagi seperti tahun sebelumnya.

Mendengar pengakuan siswa tersebut, saya pun menyadarinya bahwa kami sebagai Guru di Papua juga mengalami hal demikian.

Gaji belum dibayarkan yang kemungkinan karena guru SMA/SMK di Papua dipindahkan ke Kota dan Kabupaten, atau tidak lagi dibawah naungan Pemerintah Provinsi.

Hal ini sudah familiar bagi masyarakat Jayapura khususnya guru SMA/SMK, karena jauh sebelum pemekaran Provinsi di Papua, isu pengalihan sudah tersebar luas bahwa guru SMA/SMK dikembalikan saja ke kota dan kabupaten, sehingga mempengaruhi faktor ekonomi dan perputaran uang di Papua (Jayapura).

Saya sebagai guru sekaligus sebagai wali kelas tidak bisa melakukan hal banyak lagi, termasuk membantu dalam hal keuangan  kepada siswa yang dianggap kurang mampu, karena alasan yang saya sudah jelaskan di atas.

Hal serupa juga pasti akan sulit dilakukan lagi oleh guru dan wali kelas lainnya.

Saya amati tiga siswa lainnya dimana sebelumnya mereka mendapatkan ongkos dan uang jajan sekolah sebesar Rp.15.000,00, namun sekarang hanya mendapatkan Rp. 8000, 00 saja.

Satu diantara mereka menjelaskan bahwa jualan orangtuanya kurang laku, “papa bilang pembeli kurang” dia menyampaikan perkataan orangtuanya, saya bertanya “jualan papa kamu masih sama seperti tahun lalu atau tidak”, dia merespon “sama mam, tapi sekarang ini pembeli memang kurang, penjual yang lain juga bilang begitu”.

Mendengar pengakuan siswa tersebut saya berkata “aduh, biar hasil panen banyak, tapi kalau minat pembeli kurang berarti petani akan rugi besar, lalu siapa yang akan menanam lagi kedepannya kalau uang terbatas di kota ini?, No…….. apakah ini sudah menuju resesi?”.

Mengetahui hal ini, saya berharap, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan hal besar ini, yang mana jika dilakukan pembiaran maka tentu jumlah kemiskinan akan bertambah,  bisa saja masalah sosial baru akan muncul dan tak sedikit siswa akan terganggu dalam mengikuti proses Kegiatan Belajar  di sekolah.

Saya teringat apa yang dikatakan oleh Presiden  Jokowi tahun lalu, tepatnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Jakarta (30 Oktober 2022) bahwa tahun ini negara akan gelap, maksudnya akan terjadi resesi.

Namun jika dilihat dengan daerah lain dan dari berbagai informasi lain, saya fikir hal demikian belum terjadi total, dalam arti, jika terjadi mungkin tidak akan terlalu parah dan secepat ini terjadi bagi para orangtua siswa di Jayapura.

Saya prihatin dan berharap, para orangtua siswa mampu memutar otak, agar anak mereka tetap bisa bersekolah normal, namun untuk bantuan dari guru mungkin tak akan sama lagi seperti tahun sebelumnya.

Kembalikan sistem seperti provinsi lain, agar masalah yang belum terlalu terang menderang ini tidak semakin nyata. Jika sudah terpampang nyata di depan mata, siapa yang akan mampu mengembalikannya dengan cepat?.